Wali Nanggroe Temui Mendagri, Bahas Dana Otsus dan Masa Depan Pembangunan Aceh

PUNCA.CO – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu berlangsung dalam suasana akrab. Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut sudah lama direncanakan, namun baru terlaksana pada kesempatan ini.

“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk berdiskusi langsung,” ujar Wali Nanggroe.

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hingga tata kelola pemerintahan di Aceh. Wali Nanggroe ikut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, dalam mendorong pembangunan Aceh secara menyeluruh.

“Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Aceh perlu ditingkatkan,” tegas Tgk. Malik Mahmud.

Baca juga: Wali Nanggroe Apresiasi Terhadap Hasyim, Dorong Perkuat Ekonomi Aceh Sektor Pertanian

Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Kemendagri dalam memastikan APBA digunakan secara adil dan tepat sasaran demi kepentingan rakyat Aceh.

Topik lain yang menjadi sorotan adalah penguatan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai institusi adat yang independen, sesuai dengan amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Wali Nanggroe berharap dukungan, khususnya dalam aspek pendanaan, agar lembaga ini dapat berperan optimal menjaga perdamaian dan keistimewaan Aceh pasca-MoU Helsinki.

“Lembaga ini perlu mendapat dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk menjaga perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa Dana Otsus belum dikelola secara maksimal dan menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan di Aceh.

“Aceh adalah salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika Dana Otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan di Aceh bisa terdampak signifikan,” ujarnya.

Tito juga menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh dan Ketua DPRA segera bertemu Presiden RI untuk membahas kelanjutan Dana Otsus dan masa depan pembangunan Aceh.

Soal Lembaga Wali Nanggroe, Tito menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan keistimewaan Aceh melalui langkah-langkah restrukturisasi agar lebih efektif dan efisien.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pejabat eselon I Kemendagri, termasuk Sekjen, Irjen, Dirjen Adwil, dan Dirjen Keuda. Dari pihak Wali Nanggroe hadir pula Anggota Majelis Tuha Peut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah.

Pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama dan sesi foto sebagai simbol komitmen bersama membangun Aceh yang lebih baik dan berkelanjutan.