PUNCA.CO – Sebanyak 1.404.130 jiwa tercata terdampak dalam bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh yang tersebar di 234 kecamatan dan 3.978 gampong.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut pemerintah terus memprioritaskan penanganan di wilayah dengan kerusakan terparah. Sementara itu, jumlah pengungsi yang masih bertahan di berbagai titik pengungsian di Aceh mencapai 775.346 jiwa.
Selain jumlah warga terdampak yang sangat besar, korban jiwa juga menunjukkan angka mengkhawatirkan. Tercatat 353 orang meninggal dunia, sementara 115 lainnya masih hilang.
Baca juga: Imigrasi Banda Aceh Deportasi WN Pakistan Usai Jalani Pidana
“Tim gabungan SAR, BPBD, TNI, dan Polri saat ini terus melakukan pencarian di lokasi-lokasi yang masih terisolasi akibat jalan putus maupun jembatan rusak,” katanya, Sabtu (6/12/2025).
Tingginya intensitas bencana turut memicu lonjakan jumlah pengungsi. Hingga laporan terakhir, 756.166 jiwa terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke ratusan pos yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Banyak dari mereka berasal dari gampong yang mengalami kerusakan parah dan belum dapat dihuni kembali.
Data PINTU juga menunjukkan ketimpangan sebaran dampak antarwilayah. Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah terdampak tertinggi, mencapai 310.480 jiwa. Disusul Aceh Timur dengan 194.738 jiwa, Bener Meriah (169.300 jiwa), Aceh Utara (163.985 jiwa), dan Kota Langsa (160.812 jiwa).
Baca juga: Gubernur Aceh: Izin Bupati Aceh Selatan Tidak Saya Teken
Daerah lain dengan angka signifikan meliputi Gayo Lues (112.563 jiwa), Aceh Tengah (54.199 jiwa), Pidie (43.538 jiwa), hingga Lhokseumawe (40.381 jiwa). Sementara kabupaten dengan tingkat terdampak lebih rendah antara lain Pidie Jaya (22.190 jiwa), Aceh Tenggara (14.080 jiwa), Subulussalam (11.807 jiwa), Aceh Selatan (5.940 jiwa), Bireuen (3.869 jiwa) dan Aceh Besar (3.054 jiwa).
Peta persebaran dampak yang ditampilkan dalam sistem PINTU memperlihatkan hampir seluruh kabupaten/kota berada dalam status darurat dengan tingkat keparahan berbeda. Pemerintah daerah dan pusat kini diminta mempercepat pemulihan akses, memperkuat distribusi bantuan, serta menyiapkan strategi mitigasi jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana dalam skala besar.
