PUNCA.CO – Perum Bulog memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menjalankan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 1 juta ton.
Dilansir CNBC Indonesia (8/9/2026), Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan biaya sekitar Rp11.000 per kilogram untuk tambahan beras SPHP yang telah mendapat persetujuan pemerintah.
Rizal menjelaskan total anggaran tersebut berasal dari perkalian biaya Rp11.000 per kilogram dengan tambahan kuantum beras sebanyak 1 juta ton.
Baca juga: Pasokan Terbatas, Harga Ayam di Banda Aceh Melambung
“Totalnya, kalau Rp11.000 (per kg) dikalikan 1 juta ton ya Rp1,1 triliun. Itu untuk SPHP-nya,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Pemerintah sebelumnya menyetujui penambahan kuantum beras SPHP dari usulan awal Bulog sebesar 400 ribu ton menjadi 1 juta ton. Tambahan pasokan itu dipersiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi akibat El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki masa panen pada Maret 2027.
Menurut Rizal, Bulog SPHP beras 1 juta ton tersebut akan disalurkan menggunakan skema yang sama seperti program SPHP sebelumnya. Namun, distribusi akan memperhatikan wilayah yang dinilai berpotensi mengalami kerawanan akibat dampak El Nino.
Baca juga: Pemupukan Berimbang Hasilkan Panen Padi hingga 9,49 Ton per Hektare
“Seperti layaknya SPHP yang normal seperti biasa. Penyalurannya sesuai dengan potensi-potensi rawan yang kita hadapi terkait dengan masalah El Nino sekarang. Tadi kami diingatkan agar untuk SPHP ke depan ini juga melihat potensi-potensi kerawanan dampak El Nino,” kata Rizal.
Rizal menyebut El Nino berpotensi menekan produksi pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen. Dalam kondisi tersebut, SPHP diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Yang mana dampak El Nino ini juga ada sedikit mungkin berdampak terhadap gagal panen dan lain sebagainya, maka di situlah peran SPHP harus turun sehingga memberikan stimulus kepada masyarakat, memberikan harga yang murah kepada masyarakat dengan menitikberatkan kualitas daripada beras tersebut,” kata Rizal.
Baca juga: Pemerintah Aceh Pacu Aturan Payung Hukum Rute Kapal Krueng Geukueh–Penang
Selain jumlah penyaluran, Bulog juga menekankan aspek kualitas beras. Hal itu menjadi perhatian agar beras yang diterima masyarakat tetap layak dan tidak menimbulkan kekecewaan.
“Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa. Ini yang diingatkan oleh Komisi IV DPR RI tadi,” kata Rizal.
Sementara itu, pembahasan mengenai anggaran SPHP akan dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog dalam program tersebut bertindak sebagai pelaksana.
Baca juga: Kemenkes Imbau Warga Waspadai Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
“Khusus untuk anggaran, anggaran nanti akan dibicarakan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan Bapanas dalam hal ini,” tutup Rizal.
