PUNCA.CO – Otto Syamsuddin Ishak kembali sentil aparat TNI. Saat ditanya soal insiden yang memakan korban jiwa di Pulo Keunari Tiro, Pidie (4/11/2026), bukannya menjawab panjang lebar, Mantan Ketua Komnas HAM RI itu malah lempar pertanyaan balik.
Menurutnya, dari peristiwa yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka itu muncul banyak pertanyaan yang masih perlu dalami lagi.
Baca juga: Ada Indikasi Proyektil pada Tubuh Korban Tewas di Tiro, Komnas HAM Minta Kasus Diusut
Meski Pangdam Iskandar Muda, Mahesa Fitriadi (6/11) menyebutkan tembakan yang dilepaskan personel dalam insiden tersebut bukan menggunakan amunisi tajam, namun peluru hampa dan peluru karet yang diarahkan ke atas, bukan kepada masyarakat. Menurut Otto, tetap saja, sebernarnya persoalannya apa, sehingga mesti TNI yang turun menanganinya. Disini menurut Otto harus jelas dulu duduk persoalannya dulu, apakah soal keamanan atau pertahanan.
“Apa itu soal keamanan atau pertahanan…kok kodam yg maju di lapangan?” tanya Otto yang seolah pura-pura bingung saat dihubungi awak media, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Pangdam IM Periksa Senjata Pascainsiden Tiro, Klaim Tak Ada Peluru Tajam Ditembakkan
Persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang menurut Otto bukanlah peristiwa yang berhubungan dengan situasi pertahanan negara sehingga harus ditangani TNI. Jika hanya soal pengibaran bendera, maka menurutnya hal itu bukanlah makar, karena sudah ditetapkan oleh Qanun No. 3 Tahun 2013.
Qanun produk DPR Aceh yang mengacu pada UU No. 11 Tahun 2006 itu sudah di sahkan 13 tahun silam. Harusnya ungkap Otto, TNI paham produk-produk hukum dan kekhususan Aceh.
Baca juga: Bentrokan Saat Maulid di Pidie, Satu Warga Dilaporkan Tewas dan Enam Terluka
Dengan wajah sedikit kebingungan dan nada lelucon, Otto bertanya, “Apa berarti TNI yang anti terhadap Qanun yang dibuat oleh DPR Aceh?”.
Terakhir, dia menyayangkan insiden akibatkan ketidak pekaan pemerintah pusat terhadap kondisi Aceh, yang berlanjut respon kurang tepat hingga berkembang jadi masalah pelanggaran HAM berat.
