PUNCA.CO -Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan. Lembaga tersebut dirancang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dilansir CNN Indonesia (19/11/2026), Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan pimpinan badan tersebut akan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan itu nantinya dimuat dalam RUU Perampasan Aset.
Baca juga: Pj Sekda Aceh Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Tandra menjelaskan bahwa lembaga tersebut dirancang sebagai badan independen yang dipimpin oleh kepala badan.
“Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” kata Tandra kepada wartawan Rabu (18/11).
Ia mengungkapkan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR menginginkan bentuk kelembagaannya berupa badan agar memiliki kewenangan yang lebih kuat.
Baca juga: MUI Siapkan Pengganti Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, kepala badan dinilai memiliki otoritas lebih besar dalam mengarahkan anggota dibandingkan ketua dewan. Dengan struktur tersebut, pelaksanaan tugas lembaga diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata dia.
Tandra menambahkan, badan tersebut akan memiliki tanggung jawab dalam seluruh proses pengelolaan aset yang telah dirampas. Tugasnya mencakup penyimpanan, perawatan, hingga penjualan aset.
Baca juga: Pj Sekda Aceh Taufik Ikuti Apel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026
Status independen diperlukan agar pengelolaan aset tidak mendapat campur tangan atau intervensi dari pihak lain.
“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, turut membenarkan rencana pembentukan badan khusus tersebut.
Baca juga: Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke MK
Ia menyebut lembaga itu nantinya memiliki kewenangan tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberadaannya diperlukan agar aset-aset hasil perampasan dapat ditangani melalui lembaga khusus.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.










