Home Hukum Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke MK
Hukum

Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke MK

Share
Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke MK
Ilustrasi sidang di MK. | Dok. Humas/Hendy
Share

PUNCA.CO – Ketentuan mengenai hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga warga negara menilai aturan tersebut belum memberikan batasan hukum yang objektif dalam menentukan status pemberhentian seorang kepala negara maupun wakilnya.

Permohonan uji materiil itu diajukan terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Dilansir tirto.id (18/11/2026), ketiga pemohon adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Permohonan mereka tercatat di kepaniteraan MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026).

Baca juga: Wagub Aceh Bersama Menko PMK Tinjau Penanganan Banjir di Subulussalam

Pasal yang dipersoalkan mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan pensiun. Dalam penjelasannya, setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya melalui ketetapan.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menetapkan klasifikasi dan persyaratan objektif untuk menentukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.

Akibatnya, penentuan status pemberhentian dinilai sepenuhnya bergantung pada keputusan politik MPR. Kondisi tersebut dianggap berpotensi menjadikan persoalan hukum ketatanegaraan sebagai ruang kompromi politik.

Baca juga: Korsel Kerahkan Jet Tempur Pantau Pesawat Militer Rusia di KADIZ

“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” tulis pemohon dalam berkas permohonannya.

Mereka juga berpendapat bahwa penentuan nasib hukum dan moral mantan presiden atau wakil presiden tanpa parameter yang terukur bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketiadaan aturan yang jelas dinilai dapat menimbulkan kekosongan hukum sekaligus ketidakpastian konstitusional.

Dalam permohonannya, ketiga warga tersebut turut menyinggung dinamika politik terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI yang sempat bergulir di DPR. Namun, proses tersebut tidak berlanjut setelah Gibran menyatakan berhenti.

Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh, Nurlis Sebut Pernyataan Sri Radjasa di Salah Satu Kanal YouTube Penuh Asumsi Usang

Mereka mempertanyakan dasar hukum untuk menentukan apakah pemberhentian dalam situasi seperti itu masuk kategori dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebagai alternatif, mereka meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak diberikan batasan yang lebih terperinci.

Baca juga: Apakah Madu Bisa Kedaluwarsa? Ini Penjelasan dan Cara Menyimpannya

Untuk kategori pemberhentian dengan hormat, pemohon mengusulkan tiga kondisi, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan lain yang bukan merupakan pelanggaran.

Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan hanya berlaku apabila presiden atau wakil presiden dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, maupun melakukan perbuatan tercela.

Share
Tulisan Terkait

MK Putuskan Anggaran MBG Tak Lagi Masuk Pos Anggaran Pendidikan

PUNCA.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar (TB)...

MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus, Operator Wajib Sediakan Kuota Rollover

PUNCA.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah...