PUNCA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah tidak melarang kegiatan nobar film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Menurut dia, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyaksikan dan mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka.
Dilansir dari CNN Indonesia (15/5/2026), Yusril menilai kritik yang disampaikan dalam film dokumenter itu masih dalam batas wajar, meski mengandung narasi yang dianggap provokatif. Ia juga meminta publik tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai kontroversial.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” jelas Yusril.
Baca juga: Audiensi dengan Sekjen Kemenkeu, Mualem: Kita Minta Tambahan Anggaran
Ia menambahkan, masyarakat justru perlu diberi kesempatan untuk menonton dan memperdebatkan isi film agar muncul ruang diskusi yang sehat di tengah publik.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ungkap Yusril.
Film dokumenter tersebut menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak pada lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film sebagai bahan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.
Baca juga: Ekonom Ingatkan Risiko Bond Stabilization Fund Untuk Stabilkan Rupiah
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,”
ujarnya.
Yusril menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sudah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah Papua. Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski begitu, pemerintah disebut tetap terbuka terhadap berbagai kritik terkait pelaksanaan proyek strategis nasional.
Baca juga: Nadiem Makarim Wajib Lapor Dua Kali Sepekan Usai Jadi Tahanan Rumah
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Yusril.
Di sisi lain, Yusril membantah adanya larangan resmi pemerintah terhadap pemutaran atau nobar film dokumenter tersebut. Ia menyebut sejumlah kegiatan nobar di kampus lain tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurutnya, jika terjadi pembubaran kegiatan nobar di beberapa lokasi, hal itu bukan arahan langsung dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Baca juga: Bulog Salurkan 240 Ribu Ton Jagung SPHP, Sebut Guna Tekan Harga Pakan Ayam
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegas Yusril.
