PUNCA.CO – Pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan mengefisienkan anggaran tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi MBG di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo kepada awak media usai pertemuan.
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh aspek layanan MBG harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk proses yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca juga: Prabowo Disebut Tak Akan Lindungi Siapapun dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG
“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut Prasetyo mengungkapkan bahwa di dalam pertemuan juga dibahas mengenai layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di tanah air.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
Baca juga: BGN Evaluasi Dapur MBG, Nanik Tekankan Efisiensi Tanpa Kurangi Target Gizi
Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan pemberian asupan gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita).
“Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat, untuk istilahnya 3B untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun (balita),” kata Prasetyo.
Dia berkeyakinan bahwa penataan yang dilakukan terhadap tata kelola MBG tersebut akan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.
Baca juga: ASDP Tanggung Seluruh Biaya Korban KMP Aceh Hebat 2
“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah jelasnya akan terus melakukan pengawasan terhadap program-program prioritas guna memastikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan dilakukan setiap hari,” imbuhnya.
