PUNCA.CO – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Lem Faisal, mengusulkan revisi Qanun Hukum Jinayat mulai dibahas pada awal 2027. Ia menilai polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi aturan hukum jinayat di Aceh.
Usulan tersebut disampaikan Lem Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lem Faisal, polemik yang berkembang di masyarakat perlu disikapi secara jernih dengan memahami seluruh proses penanganan perkara. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan aparat penegak hukum tanpa mengetahui fakta dan tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.
Baca juga: Bang Akob Kecam Sri Radjasa, Sebut Jangan Abaikan Kerja Mualem
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal.
Ia menilai aparat yang telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur perlu dihormati. Terlebih, dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pelibatan tenaga ahli.
Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari tindakan aparat di lapangan, tetapi juga perlu dievaluasi dari sisi aturan yang menjadi dasar penegakan hukum.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Independen di Bawah Presiden
Lem Faisal mengakui regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan dan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan persoalan di masyarakat. Jika terdapat persoalan baru yang belum terakomodasi secara memadai dalam qanun, kondisi tersebut harus menjadi bahan pembahasan untuk penyempurnaan aturan.
Ia tidak ingin aparat yang telah bekerja sesuai tugas dan prosedur justru menghadapi kesulitan akibat keterbatasan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Lem Faisal mengusulkan agar pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat dapat dimulai pada awal 2027. Ia juga mengemukakan gagasan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan baru yang belum diatur secara memadai dalam qanun.
Baca juga: Pj Sekda Aceh Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Ia mencontohkan pengalaman MPU Aceh dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan mekanisme untuk mengkaji persoalan-persoalan baru.
Meski demikian, fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tetap harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan.
Lem Faisal menegaskan, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat tidak semata-mata untuk merespons satu perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Langkah tersebut diperlukan agar regulasi syariat Islam di Aceh mampu mengikuti perkembangan persoalan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga dan aparat penegak hukum.










