PUNCA.CO – FD, mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan jarimah liwath bersama seorang mahasiswa berinisial AM, telah dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026. Namun, status FD masih sebagai tersangka karena berkas perkaranya masih diproses di penuntut umum.
Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan FD dikeluarkan karena masa penahanannya telah berakhir. Sementara itu, proses hukum belum selesai karena penyidik masih harus melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa.
Rizal menjelaskan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum terpenuhi. Menurutnya, perilaku sesama jenis yang disangkakan kepada FD belum diatur secara konkret dalam qanun tersebut.
Baca juga: Trump Tegaskan AS Tak Butuh Kesepakatan dengan Iran, Klaim Kuasai Selat Hormuz
Karena itu, penyidik harus memastikan unsur hukum materiel dan formil terpenuhi sebelum perkara dapat dilanjutkan.
“Kita harus melengkapi sesuai dengan hukum materil dan formil yang ditentukan di dalam qanun. Namun kita tidak bisa menghadirkan bukti formil, maka kemungkinan kasus ini tidak bisa lanjut,” kata Rizal, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, Satpol PP-WH sebelumnya telah menyerahkan dua alat bukti kepada penuntut umum, yaitu BAP terhadap FD dan AM serta keterangan ahli. Namun, jaksa masih memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara.
Baca juga: Empat Jembatan Putus, Banjir dan Longsor Lumpuhkan Akses di Gayo Lues
Penyidik telah beberapa kali melakukan perbaikan dan saat ini masih menunggu petunjuk lanjutan dari penuntut umum.
Terkait penahanan, Rizal menyebut FD awalnya ditahan selama 20 hari. Penahanan kemudian diperpanjang melalui kejaksaan dan selanjutnya melalui izin Mahkamah Syar’iyah hingga 31 Oktober 2026.
Setelah masa penahanan berakhir, FD harus dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan hukum. Pengeluaran tersebut tidak mengubah statusnya sebagai tersangka.
Baca juga: Empat Jembatan Putus, Banjir dan Longsor Lumpuhkan Akses di Gayo Lues
“Setelah itu masa penahanan selesai, maka demi hukum dan ketentuan yang ada, yang bersangkutan dengan status tersangka terpaksa kita harus keluarkan dari tempat tahanan. Sementara statusnya masih tersangka,” ujarnya.
Rizal menegaskan, penanganan perkara yang bermula dari peristiwa pada 12 Agustus 2026 itu dilakukan Satpol PP-WH Banda Aceh bersama Satpol PP-WH Provinsi Aceh. Ia menyebut proses penegakan Qanun Jinayat harus berjalan objektif dan profesional tanpa membedakan status pihak yang terlibat.
