PUNCA.CO – Pemerintah mendorong produsen rokok ilegal untuk beralih ke kegiatan usaha resmi dengan memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk kewajiban membayar cukai hasil tembakau.
Dilansir Okezone (19/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengharapkan pelaku usaha yang selama ini memproduksi rokok secara ilegal dapat masuk ke dalam sistem usaha yang berlaku dan menjalankan kewajibannya sebagai produsen resmi.
Suahasil menyampaikan harapan tersebut saat ditemui di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/11/2026).
Baca juga: Polemik Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf
“Dan tentu kita mengharapkan sebenarnya adalah yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem. Lalu kemudian ikut membayar cukai,” kata Suahasil.
Menurutnya, pemerintah pada dasarnya menginginkan seluruh pelaku usaha hasil tembakau menjalankan kegiatan produksi secara legal. Dengan demikian, produsen dapat memenuhi kewajiban pembayaran Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai peraturan yang berlaku.
Namun, Suahasil belum merinci mekanisme yang akan digunakan untuk mendorong peralihan tersebut. Termasuk kemungkinan penerapan lapisan (layer) tarif cukai baru dengan besaran yang lebih terjangkau bagi produsen rokok ilegal.
Baca juga: Lem Faisal Usul Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027
Di sisi lain, pemerintah memastikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tetap berlangsung. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Hingga saat ini, total rokok ilegal yang telah ditindak pemerintah mencapai 1,7 miliar batang. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan.










