PUNCA.CO – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ali Basrah, angkat suara terkait keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di wilayah perbatasan Aceh sebagai bagian dari Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan tersebut patut dipertanyakan dan perlu dikaji ulang secara serius.
“Kami akan evaluasi dulu keputusan dari Kemendagri itu. Apakah sebelumnya sudah ada pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Sumut yang dimediasi langsung oleh Kemendagri, Ini harus jelas,” ujar Ali Basrah, Jumat (13/6/2025).
Ia menegaskan, DPRA akan segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi keempat pulau tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Aceh.
“Kami ingin tahu apakah Pemerintah Aceh benar-benar dilibatkan secara aktif dalam proses ini, atau hanya sekadar diberitahu setelah keputusan dibuat,” katanya.
Sebagai langkah awal, Ali menyebut pihaknya tengah menghimpun seluruh dokumen dan data yang berkaitan dengan keempat pulau itu dari Pemerintah Aceh. Meski tim khusus dari DPRA belum dibentuk, namun koordinasi awal sudah berjalan.
Direncanakan, akan ada pertemuan penting yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk DPR RI, DPD, Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRK Aceh Singkil, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini, lanjut Ali, diharapkan bisa menjadi forum untuk mencari solusi secara damai dan tuntas.
“Kalau bisa diselesaikan lewat komunikasi, kita dorong ke arah itu. Tapi harus berbasis dokumen dan fakta di lapangan,” pungkas Ali Basrah.
