PUNCA.CO – Pemerintah Aceh bergerak cepat menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Pemprov Aceh akan menurunkan tim khusus ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana untuk melakukan pencetakan serta penyempurnaan data kependudukan warga.
Baca juga: BMKG Imbau Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan Barat Aceh
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Mendagri Nomor 400.8.1.719761/SJ tertanggal 10 Desember 2025 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan seluruh proses pengurusan administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu dan disederhanakan demi memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
“Akibat banjir dan tanah longsor, banyak warga kehilangan KTP, KK, hingga dokumen penting lainnya seperti ijazah. Karena itu, DRKA akan turun langsung dengan fasilitas lengkap, termasuk alat perekaman dan pencetakan KTP dan KK,” kata Muhammad MTA, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Melahirkan di Tengah Bencana, Ibu Hamil Aceh Tengah Dievakuasi Helikopter ke Banda Aceh
Ia menjelaskan, tim DRKA akan bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota agar pelayanan berjalan cepat dan tepat sasaran. Seluruh dinas terkait di daerah juga diminta proaktif mengoordinasikan layanan ini hingga ke tingkat gampong atau desa.
Menurutnya, percepatan penerbitan dokumen resmi ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Dokumen kependudukan akan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah.
Baca juga: Kecewa, Warga Datangi Kantor PLN Meulaboh dan Serahkan Plakat Berisi Celana Dalam
Selain dokumen kependudukan, Pemerintah Aceh juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dokumen pertanahan, serta lembaga pendidikan dan dinas terkait guna memastikan penggantian ijazah dan dokumen pendidikan warga terdampak.
“Penanganan pemulihan bencana Aceh terus dilakukan secara terpadu di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional, dan kita berharap seluruh pihak terus bersinergi agar Aceh segera bangkit,” ujarnya.
