PUNCA.CO – Di tengah kondisi bencana yang belum pulih, Aceh Tengah kembali dilanda banjir dan longsor di sejumlah kampung dalam beberapa waktu terakhir. Namun alih-alih melakukan penyesuaian kebijakan, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan justru tetap memaksakan aktivitas sekolah berjalan normal.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Banyak orangtua masih disibukkan dengan persoalan keselamatan, akses jalan yang terganggu, serta upaya bertahan hidup di tengah ancaman bencana susulan.
Mahasiswa asal Aceh Tengah, T. Muhammad Faris Abqari, menyebut keputusan itu sebagai kebijakan kaku yang lahir dari meja birokrasi, bukan dari kondisi lapangan.
Baca juga: PROJO Setujui Kompromi Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Langsung
“Orangtua hari ini bukan sedang memikirkan absen dan nilai rapor, tapi soal makan, aman, dan bertahan hidup. Kebijakan sekolah normal di tengah bencana menegaskan bahwa pemda menutup mata terhadap penderitaan rakyat,” ujar faris, Selasa (6/1/2026).
Ia menilai Pemkab dan Dinas Pendidikan lebih sibuk menjaga rutinitas administrasi ketimbang merespons situasi darurat yang nyata.
Baca juga: Bank Aceh Salurkan Bantuan untuk Penanganan Bencana di Aceh
Menurutnya, pendidikan tidak boleh dijalankan dengan pendekatan normal di tengah wilayah yang masih terdampak banjir dan longsor.
Mahasiswa mendesak pemkab segera menetapkan kebijakan pendidikan darurat yang berpihak pada korban bencana. Tanpa langkah konkret dan empati kebijakan, penderitaan masyarakat Aceh Tengah berpotensi terus berulang dan diabaikan.
