PUNCA.CO – Pemerintah Aceh menyatakan hingga saat ini belum menerima data rinci dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait jumlah warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang berada di Iran maupun kawasan Timur Tengah lainnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan Kemenlu sejauh ini baru menyampaikan jumlah total WNI yang berada di Iran tanpa klasifikasi berdasarkan daerah asal.
Baca juga: Dek Fadh Dampingi Fadli Zon Kunjungan ke Aceh Tamiang
“Pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI menurut asal daerah masing-masing, termasuk Aceh, baik yang berada di Iran maupun di kawasan Timur Tengah lainnya,” kata Muhammad MTA dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi Kemenlu, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang tinggal di Kota Qom dan Teheran.
Baca juga: Muda Seudang Subulussalam Desak BPN Aceh Respons Konflik Lahan PT Laot Bangko
Menurutnya, pemerintah Indonesia juga telah mulai melakukan proses evakuasi WNI dari Iran menyusul situasi keamanan di kawasan tersebut.
“Sejak Jumat (6/3) langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran mulai dilakukan oleh pihak Kemenlu RI. Evakuasi tahap pertama kemarin berjumlah 32 orang melalui Azerbaijan,” ujarnya.
Baca juga: Mualem Tunjuk Pon Yaya Ketua KPA Wilayah Pase Gantikan Abu Len
MTA menambahkan, proses evakuasi lanjutan masih terus dilakukan pemerintah Indonesia dengan menyesuaikan kondisi keamanan di lokasi.
Sementara itu, WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya disebut masih dalam kondisi relatif aman. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan imbauan kepada warga, termasuk warga asing, agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak.
Baca juga:Mulai 28 Maret 2026 Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Miliki Akun Media Sosial
“WNI di negara-negara Timur Tengah lainnya dipastikan cenderung aman. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan maklumat kepada warga termasuk warga asing untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan,” jelasnya
Saat ini, Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kemenlu untuk memantau perkembangan situasi.
“Nantinya jika ada informasi terbaru terkait hal ini akan segera kami sampaikan kepada teman-teman media,” tutup Muhammad.
