PUNCA.CO – Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan atas serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Tuntutan tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang membahas situasi di Lebanon, Selasa (31/03/2026).
“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi.
Baca juga: Dek Fadh Minta Bupati/Wali Kota Percepat Data Penyediaan Huntap
Dalam pernyataannya, Indonesia juga menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Dewan Keamanan PBB. Pertama, pemulangan jenazah tiga prajurit yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.
Kedua, jaminan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional serta menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel dan aset PBB.
Ketiga, langkah darurat dari DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel UNIFIL, termasuk evaluasi protokol keamanan dan rencana evakuasi.
Baca juga: Penggiringan Opini Menjatuhkan Zulfadhli Berpotensi Memecah Belah Partai Aceh
Umar Hadi menegaskan bahwa eskalasi konflik di Lebanon tidak terlepas dari serangan militer Israel yang dinilai berulang kali melanggar kedaulatan negara tersebut dan berpotensi mengancam stabilitas global.
“Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai prioritas utama, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas dan bersatu dalam merespons insiden tersebut.
“Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak boleh terulang dan tidak boleh ditolerir,” tandas Umar Hadi.
