PUNCA.CO – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pandangannya terkait situasi yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Melalui akun X miliknya pada Minggu (5/4/2026), SBY menyoroti perbedaan mandat antara pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) dan pasukan pembuat perdamaian (peacemaking).
Baca juga: Banjir Terjang Lagi Bener Meriah, Jalan Putus dan Akses Lumpuh
Menurut SBY, Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking” “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
SBY kemudian menyoroti perubahan situasi di lapangan yang dinilai semakin berbahaya bagi pasukan penjaga perdamaian, termasuk Kontingen Garuda dari Indonesia.
Baca juga: BPMA Berhasil Kembalikan Blok Migas South Aceh (SBA), Kini di Tangan PEMA
Menurut SBY, Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah konkret.
Baca juga: JKA, Harus Dijalankan dengan Akal Sehat
“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini”, tegasnya.
SBY juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.
Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama di tengah situasi konflik yang semakin memanas di kawasan tersebut.
