PUNCA.CO – Babak baru masa depan fiskal dan politik Aceh menemui titik terang yang menggembirakan. Dalam pertemuan strategis di Banda Aceh, Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh berhasil membangun kesepahaman krusial dengan Baleg DPR RI terkait keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan finalisasi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran elit legislatif pusat, di antaranya Ketua Baleg DPR RI, Wakil Ketua Bob Hasan, dan Ahmad Doli Kurnia. Dari pihak Pemerintah Aceh, hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Aceh.
Ketua Banleg DPR Aceh, Irfansyah, mengungkapkan bahwa komunikasi harmonis antara Serambi Mekkah dan Jakarta telah menemui titik terang, demi keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Aceh.
Baca Juga: Elemen Aceh Diminta Fokus Kawal Revisi UUPA Demi Kesejahteraan Rakyat
“Revisi UUPA insya Allah rampung tahun ini, sebelum Agustus sudah selesai. Untuk besaran dana Otsus, Banleg DPR RI sepakat di angka 2,5 persen,” tegas Irfansyah usai rapat koordinasi tersebut, Kamis (16/4).
Di hadapan delegasi DPR RI, Irfansyah memaparkan bahwa usulan 2,5 persen tersebut merupakan energi minimal yang dibutuhkan Aceh untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Menurutnya, Aceh baru benar-benar memasuki fase stabilitas pasca-MoU Helsinki 2005, sehingga dukungan fiskal yang kuat sangat diperlukan sebagai tulang punggung pelayanan dasar.
“Permanenisasi Otsus di angka 2,5 persen adalah energi vital bagi kemandirian infrastruktur dan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Perlu kita ingat, JKA adalah ikon kesejahteraan yang mengilhami lahirnya BPJS Nasional. Menjaga nafas Otsus berarti menjaga marwah pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil di Aceh,” tuturnya.
Menepis Keraguan Serapan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Irfansyah juga secara terbuka menjawab kekhawatiran pusat terkait kapasitas serapan anggaran daerah, terutama berkaca pada SiLPA tahun 2018. Ia menjelaskan secara lugas bahwa kondisi kala itu murni disebabkan oleh instabilitas politik, bukan ketidakmampuan administratif.
Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Operasional Sejumlah SPPG di Aceh
“Ganjalan soal SiLPA 2018 itu sudah kita jelaskan secara terang benderang. Instabilitas politik saat pimpinan daerah diamankan KPK membuat SKPA ragu mengeksekusi program. Jadi, tidak perlu ada lagi prasangka bahwa Aceh tidak mampu mengelola dana. Kita hanya butuh kepastian hukum, dan wewenang Aceh yang tegas, agar pembangunan bisa berlari kencang,” tambahnya.
Lebih jauh, Irfansyah menekankan bahwa esensi perjuangan revisi UUPA bukan semata-mata soal nilai nominal dana Otsus. Hal yang jauh lebih mendasar adalah pemberian kewenangan kepada Aceh secara proporsional sesuai dengan semangat MoU Helsinki.
Ia berharap revisi ini menjadi momentum untuk menghapus skeptisisme lama dalam hubungan Aceh-Pusat.
“Aceh ingin mengelola rumah tangganya dengan caranya sendiri, secara utuh dan bertanggung jawab. Kami menghormati saudara kami di Papua, yang juga sama-sama menerima dana otsus, namun Aceh memiliki karakteristik sosiologis dan administratif yang berbeda. Kami memang sama-sama ujung, tapi style-nya tidak serupa. Kalau Pace makan pinang, Agam ya jeep kupi. Begitu kira-kira. Hehe,” ujar Irfansyah mencairkan suasana namun tetap sarat makna.
Menutup pernyataannya, Irfansyah optimistis bahwa sinergi yang terjalin antara Gubernur Muzakir Manaf, DPR Aceh, dan DPR RI akan melahirkan “kado manis” bagi rakyat Aceh dalam waktu dekat. Investasi regulasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi kemakmuran dan perdamaian yang abadi di Aceh.
