PUNCA.CO – Nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan dan mendekati level Rp18 ribu per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Senin (18/5/2026), rupiah tercatat melemah 71 poin atau 0,40 persen ke posisi Rp17.668 per dolar AS dibanding perdagangan sebelumnya.
Level tersebut bahkan melampaui pelemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dilansir CNN Indonesia (19/5/2026), Pemerintah tetap menilai fondasi ekonomi Indonesia masih kuat di tengah tekanan terhadap mata uang Garuda.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan Baru untuk UMKM Penjual di Marketplace
“Yang jelas fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan semakin cepat karena kita akan semakin serius perbaiki kendala-kendala di perekonomian,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut fluktuasi rupiah masih dalam batas wajar. Ia menyoroti cadangan devisa, neraca perdagangan, serta devisa hasil ekspor yang dinilai masih solid.
Meski demikian, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap pelemahan rupiah sebagai gejolak biasa. Menurutnya, pasar saat ini tengah menguji kepercayaan terhadap rupiah, APBN, dan respons kebijakan pemerintah.
Baca juga: Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Khusus untuk Sapa Warga
“Pemerintah benar ketika mengatakan fundamental belum runtuh, tetapi keliru bila membaca pelemahan rupiah sebagai gejolak biasa. Fundamental kuat harus dibuktikan melalui kebijakan yang cepat, jelas, dan kredibel,” ujar Syafruddin.
Ia menilai level Rp18 ribu per dolar AS menjadi sinyal peringatan serius bagi perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari data forward dan Non-Deliverable Forward (NDF) yang menunjukkan proyeksi rupiah menuju kisaran tersebut dalam satu tahun ke depan.
Menurut Syafruddin, jika rupiah terus tertekan hingga menembus Rp18 ribu secara konsisten, dampaknya bisa meluas ke sektor usaha, investor, hingga inflasi impor. Importir diperkirakan akan menaikkan harga barang, sementara investor meminta imbal hasil lebih tinggi terhadap Surat Berharga Negara (SBN).
Baca juga: Viral, Harga Asli Pertalite Rp16.088 per Liter Sebelum di Subsidi Pemerintah
Kenaikan yield SBN juga mulai terlihat. Syafruddin mencatat yield SBN tenor 10 tahun naik dari 6,709 persen menjadi 6,851 persen, sedangkan tenor lima tahun meningkat ke level 6,798 persen. Kondisi itu dinilai berpotensi memperbesar biaya pembiayaan APBN.
Pemerintah sendiri telah melakukan intervensi pasar obligasi melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun, Syafruddin menekankan langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi saat ini belum dapat disebut krisis, tetapi ruang kebijakan pemerintah semakin menyempit.
Baca juga: Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih
“Jadi, situasinya bukan ‘aman sepenuhnya’, tetapi juga bukan ‘krisis’. Kita sedang berada di fase di mana ruang kebijakan mulai menyempit dan karena itu respons pemerintah harus jauh lebih hati-hati dan kredibel,” jelas Yusuf.
Ia mengingatkan pelemahan rupiah berisiko meningkatkan imported inflation melalui kenaikan harga pangan, energi, bahan baku industri, dan obat-obatan. Selain itu, beban bunga utang pemerintah juga berpotensi meningkat seiring naiknya premi risiko di pasar keuangan.
