PUNCA.CO – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup ratusan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi serta pembenahan tata kelola perusahaan negara.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang mencapai lebih dari seribu lebih unit saat dirinya baru menjabat sebagai presiden.
Baca juga: Prabowo Panggil Bahlil, Minta Langkah Konkret Cegah Gangguan Listrik
“Ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih, berapa Mensesneg, kurang lebih? Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah masih akan melanjutkan langkah penataan terhadap perusahaan-perusahaan negara yang dianggap tidak memberikan manfaat dan terus membebani keuangan negara.
“Perusahaan negara milik rakyat, 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700, lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesneg, 240? Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu delapan kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan, ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi,” ungkap Prabowo.
Baca juga: Pelarian Taufik Hidayat Berakhir, Tersangka Penyekapan dan Penganiayaan Kekasih
Ia menegaskan bahwa penutupan perusahaan-perusahaan tersebut telah memberikan penghematan besar bagi negara, Ia juga menilai menutup perusahaan – perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dalam pengelolaan BUMN.
“Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” pungkasnya.
