PUNCA.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden menerima laporan terkait perkembangan program hilirisasi nasional, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Selain itu, turut dibahas mengenai keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah.
Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik, termasuk ketersediaan batu bara untuk pembangkit.
Baca juga: Gubernur Aceh Lantik Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Menurut Bahlil, pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Pemerintah juga membentuk tim pengadaan batu bara guna memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Baca juga: Program MBG Dihentikan Sementara Selama Libur Sekolah, Orangtua Tak Keberatan
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.
Terkait arahan Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa Prabowo meminta kementerian terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap optimal.
Baca juga: Dukung Revisi UUPA, Muda Seudang Syaratkan Pada Penguatan Perdamaian Aceh
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.
