PUNCA.CO – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Usai rapat terbatas, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino melalui upaya menjaga ketersediaan air di waduk serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga dengan, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” jelasnya.
Baca juga: Bertemu Hashim, Mualem Bahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh
Faisal mengungkapkan terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.
“Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi,” ungkapnya.
Selain itu, Faisal menjelaskan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca juga akan dimanfaatkan untuk membantu pengisian air di sejumlah waduk di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama BMKG dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, dan pihak swasta.
Baca juga: Lembaga Wali Nanggroe Gandeng Akademisi UTU Perkuat Implementasi MoU Helsinki
“Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih,” ujarnya.
Menurut Faisal, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah yang mengedepankan upaya pencegahan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam yang disemprot, dan sebagainya. Tapi ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air, dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015,” pungkasnya.
