PUNCA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menurunkan tarif PPN meski sejumlah negara mulai memanfaatkan kebijakan pajak untuk mendukung daya beli dan pemulihan ekonomi.
Purbaya mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan kebijakan pajak di negara lain, termasuk Jepang yang berencana menurunkan pajak konsumsi untuk produk makanan menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027.
Dilansir CNBC Indonesia (10/9/2026), Purbaya mengatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk menurunkan tarif PPN dalam waktu dekat.
Baca juga: Mualem Respek dengan Cara Mahasiswa USK Unjukrasa
“Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus,” kata Purbaya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Purbaya, kebijakan yang diterapkan Jepang tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia. Jepang mengambil langkah tersebut karena perekonomiannya sedang mengalami perlambatan sehingga membutuhkan stimulus tambahan.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui subsidi dan bantuan sosial.
Baca juga: Perang Trump dengan Iran Dinilai Mengulang Jejak Konflik Panjang Pascaserangan 9/11
Karena itu, keputusan mengenai tarif PPN harus mempertimbangkan kondisi fiskal secara menyeluruh. Purbaya menilai penurunan pajak berpotensi berdampak terhadap defisit apabila tidak dilakukan dengan perhitungan yang tepat.
“Nggak bisa lah. Nanti kalau turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0, tapi 0 kita nggak punya duit nanti lu pada ribut, utang semua,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal. Menurut dia, pembiayaan pembangunan melalui utang masih diperlukan, tetapi pertumbuhannya harus dikendalikan.
Baca juga: Terima Demo Mahasiswa USK, Plt Sekda Aceh: Kami Tidak Eksklusif, Komunikasi Terbuka Setiap Saat
“Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan PPN yang tidak didasarkan pada perhitungan matang dapat mempersempit ruang fiskal. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi dan perlindungan sosial.
“Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya. Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja. Saya nggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya,” tegas Purbaya.
