PUNCA.CO – Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menyelesaikan penarikan pasukannya dari pangkalan terakhir di Irak pada Rabu (30/9/2026). Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat pada 2024 di bawah Presiden Joe Biden dan dilaksanakan pemerintahan Donald Trump.
Dilansir Kompas.com (29/9/2026), penarikan pasukan AS dari Irak mendapat sambutan dari Iran dan kelompok-kelompok sekutunya yang memiliki pengaruh kuat di negara tersebut. Teheran menilai berakhirnya kehadiran militer AS sebagai kemenangan bagi kelompok yang disebutnya sebagai “poros perlawanan”.
Namun, sejumlah ahli keamanan Irak menilai penarikan tersebut dapat memperbesar ruang gerak kelompok yang didukung Iran. Mereka juga memperingatkan potensi munculnya kembali ancaman dari kelompok militan ISIS.
Baca juga: Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang Disebut Tidak Cukup dengan Penegakan Hukum
Analis keamanan Irak Jasim al-Bahadli mengatakan kepergian koalisi pimpinan AS dapat menghilangkan keberadaan militer yang selama bertahun-tahun menjadi penyeimbang pengaruh Iran di Irak.
“Iran akan mendapat keuntungan strategis dari kepergian koalisi tersebut karena menghilangkan kehadiran militer yang selama bertahun-tahun bertindak sebagai penyeimbang pengaruh Teheran di Irak,” kata Jasim al-Bahadli, seorang analis keamanan Irak, dikutip dari Reuters.
“Kelompok milisi pro-Iran tidak hanya akan menggambarkan kepergian tersebut sebagai kemenangan bagi gerakan mereka, tetapi juga berupaya menerjemahkan momentum itu menjadi pengaruh yang lebih besar atas keamanan dan pengambilan keputusan politik,” sambungnya.
Baca juga: BNN Petakan Enam Kawasan di Aceh Besar Berstatus Bahaya Narkoba, Tiga Waspada
Kelompok Perlawanan Islam di Irak juga menyebut penarikan tersebut sebagai kemenangan. Komandan kelompok itu, Abu Mojtaba al-Yasiri, mengatakan keluarnya pasukan AS menjadi penanda berakhirnya salah satu babak dalam sejarah Irak.
“Pada tanggal 30 September, kita akan merayakan berakhirnya babak kelam dalam sejarah Irak dan kegagalan pendudukan untuk memaksakan kehendaknya di negara kita,” kata Abu Mojtaba al-Yasiri.
“Irak telah membuktikan bahwa kedaulatannya tidak dapat dijamin oleh kekuatan asing, tetapi oleh perlawanan dan kehendak rakyatnya,” tambahnya.
Baca juga: Plt. Sekda Aceh Perkuat Sinergi dengan BMKG untuk Kesiapsiagaan Bencana
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai Irak belum sepenuhnya siap mengambil alih seluruh urusan keamanan setelah kepergian pasukan AS.
Pemimpin suku Sunni di Fallujah, Abdulrahman al-Zobaie, menyatakan:
“Kami yakin Irak masih belum sepenuhnya siap untuk mengambil alih urusan keamanan saat ini,” kata Abdulrahman al-Zobaie, seorang pemimpin suku Sunni di Fallujah, yang dulunya merupakan benteng perlawanan anti-AS.
Baca juga: Tiga Pengasuh Daycare di Banda Aceh Divonis hingga 3 Tahun karena Kekerasan Anak
“Semua warga Irak mendambakan kedaulatan penuh dan tidak ada warga Irak yang akan membantah hal itu. Tetapi saya percaya bahwa kepergian (koalisi pimpinan AS) dengan cara ini dan terciptanya kekosongan adalah hal yang ditakutkan oleh semua warga Irak,” lanjutnya.
AS pertama kali menginvasi Irak pada 2003 untuk menggulingkan Saddam Hussein. Pasukan AS kemudian menduduki negara tersebut, mendukung pemerintahan yang dipimpin kelompok Syiah, dan terlibat dalam perang melawan pemberontakan sebelum menarik diri pada akhir 2011.
Pasukan AS kembali ke Irak kurang dari tiga tahun kemudian untuk membantu militer Irak menghadapi kelompok militan Sunni Negara Islam atau ISIS. Konflik besar melawan kelompok tersebut berlangsung pada 2014 hingga 2017.
Baca juga: Mahasiswa Poltekpel Malahayati Meninggal, Penyebab Kematian Masih Tunggu Hasil Forensik
Hubungan AS dan kelompok yang didukung Iran di Irak juga pernah mengalami ketegangan. Pada 2020, AS membunuh komandan tinggi Iran, Qasem Soleimani, melalui serangan di Bandara Baghdad. Setelah itu, kelompok sekutu Iran berulang kali menyerang pangkalan AS dan terkadang mendapat serangan balasan.
Dalam perang tahun ini melawan Iran, tujuh dari 18 anggota militer AS yang tercatat tewas berada di Irak. Korban terakhir merupakan seorang sersan angkatan darat yang meninggal setelah peledakan terkontrol sebuah pesawat tak berawak di pangkalan dekat Erbil pada Juli.
Iran menyatakan penarikan pasukan AS sebagai bagian dari tujuan untuk mengakhiri kehadiran militer Amerika di seluruh Timur Tengah.
Baca juga: Tim Voli Bank Aceh Juarai Open Turnamen Bola Voli HUT TNI ke-81
Wakil Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Amir Hayat Moqaddam mengatakan:
“Keamanan yang langgeng akan terwujud di Irak setelah Amerika meninggalkan negara dan kawasan itu,” tutur wakil ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Amir Hayat Moqaddam.
“Iran menyambut baik penarikan pasukan Amerika dari Irak dan pasti akan mendukungnya. Kelompok-kelompok perlawanan saat ini sedang melakukan aksi, terkadang menargetkan dan menghadapi pasukan AS,” tambahnya.
Baca juga: Mubes XI Ikatan Pemuda Aceh Utara Banda Aceh, Dede Adistira Terpilih Secara Aklamasi
Washington menuduh kelompok milisi yang didukung Iran di Irak terlibat dalam konflik Timur Tengah yang lebih luas. Sementara itu, pemerintah Baghdad menyatakan terus berupaya membatasi pengaruh kelompok-kelompok tersebut.
Di sisi lain, sejumlah pejabat keamanan Irak juga mengkhawatirkan berkurangnya dukungan intelijen, logistik, dan kemampuan drone AS dapat dimanfaatkan ISIS untuk kembali memperkuat jaringan mereka.
