PUNCA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mulai membahas Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ). Regulasi yang terdiri atas 16 bab dan 54 pasal itu disiapkan untuk memperkuat serta menstandarkan pembelajaran keislaman di Aceh, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRA, Selasa (10/11/2026). Kegiatan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, mewakili Ketua DPRA Zulfadhli.
Irfansyah mengatakan, pembelajaran Fardhu Ain dan kemampuan membaca serta menulis Al-Qur’an perlu memiliki landasan hukum yang jelas dan sistematis. Menurutnya, pendidikan keislaman bukan hanya menjadi program sektoral, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan di Aceh.
Baca juga: MUI Desak Prabowo dan DPR Segera Buat UU Larangan Vape
“Pembelajaran ilmu fardhu ain dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an adalah pondasi utama bagi setiap muslim. Kondisi penyelenggaraan saat ini memerlukan landasan hukum yang komprehensif dan sistematis agar pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ di Aceh tidak sekadar menjadi program sektoral, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan Aceh,” ujar Irfansyah.
Dalam rancangan tersebut, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian, yakni pengaturan materi Fardhu Ain, standar kompetensi minimal BTQ, peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga pendidik, koordinasi antarlembaga, serta dukungan pembiayaan dan layanan pendidikan yang inklusif.
Materi Fardhu Ain mencakup pembelajaran akidah, syariah, dan akhlak yang disesuaikan dengan usia serta perkembangan peserta didik. Sementara standar BTQ dirancang mencakup pengenalan huruf hijaiyah, makhraj, tajwid, membaca secara tartil, menulis ayat Al-Qur’an, tahsin, hingga hafalan surah pilihan.
Baca juga: Listrik Pining Gayo Lues Padam Total Pasca Banjir dan Lonsor
Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, menjelaskan rancangan qanun tersebut juga mengatur kewajiban satuan pendidikan untuk memasukkan pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ ke dalam kurikulum, perencanaan pembelajaran, serta penjaminan mutu internal.
Sekolah juga direncanakan menyediakan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi standar kompetensi minimal BTQ. Metode pembelajaran yang diatur antara lain talaqqi, musyafahah, talqin, imla’, tahsin, tahfidz, serta pembiasaan akhlak mulia.
Selain itu, rancangan qanun mengusulkan pembentukan Forum Koordinasi Ilmu Fardhu Ain dan BTQ (FKIB) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Forum tersebut akan menjadi wadah koordinasi kebijakan, pendataan, program, dan pembiayaan antarlembaga.
Baca juga: Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
Ilmiza berharap regulasi tersebut dapat memperkuat pemahaman keagamaan generasi muda Aceh, tidak hanya dalam kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan kemungkinan adanya target hafalan Al-Qur’an bagi peserta didik pada jenjang tertentu, seperti hafalan satu juz saat tamat sekolah dasar. Namun, target tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dan dapat diatur melalui petunjuk teknis maupun regulasi turunannya.
Ilmiza mengatakan berbagai masukan yang disampaikan peserta RDPU akan dibahas kembali bersama tim asistensi gubernur dan tenaga ahli untuk menyempurnakan rancangan qanun sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Baca juga: Peneliti Temukan Bukti Penggunaan Ganja untuk Efek Psikoaktif Sejak 2.800 Tahun Lalu
Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar rancangan aturan tersebut nantinya dapat diterapkan sesuai tujuan, terutama dalam memperkuat pendidikan keagamaan bagi generasi muda di Aceh.
