PUNCA.CO – Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian sejumlah partai politik di DPR RI. Beragam pandangan disampaikan, mulai dari desakan agar proses pengunduran diri segera ditindaklanjuti hingga wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Polemik tersebut berkaitan dengan persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sejumlah partai menilai persoalan ini perlu diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Dilansir Kompas.com (11/11/2026), Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus mempertanyakan langkah Gibran yang menyampaikan keinginan mundur dari jabatan wakil presiden, tetapi meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Baca juga: Budi Ari Benarkan Kabar Pengunduran Diri Gibran
Deddy menyampaikan keberatannya terhadap langkah tersebut.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” kata Deddy.
Menurutnya, permintaan waktu untuk menunggu proses di PTUN justru berpotensi memperpanjang persoalan. Terlebih, Gibran dinilai telah memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Baca juga: Sentil Soal Insiden di Tiro, Otto Syamsuddin: Apa TNI Anti Qanun Produk DPRA?
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding. Ia menilai Gibran tidak perlu menunggu putusan PTUN sebelum mengambil keputusan terkait niat pengunduran dirinya.
“Saya kira tidak perlu lagi ya (menunggu putusan PTUN), karena ini kan sudah melalui satu proses yang sangat panjang dan itu sudah melalui dengan adanya putusan Mahkamah Agung 742, saya kira ini adalah suatu keputusan institusi yang paling tertinggi ya dan itu sifatnya inkrah,” kata Sudding saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan prosedur yang ditempuh Gibran dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Mualem Minta SKPA Kebut Realisasi APBA dan TKD 2026
Doli menegaskan, konstitusi tidak mengatur mekanisme pengunduran diri wakil presiden yang harus disampaikan kepada presiden untuk memperoleh persetujuan.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” ujar Doli di Kompleks Parlemen RI, Selasa (10/11/2026).
Menurut Doli, apabila Gibran benar-benar ingin mundur, keputusan tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ia juga menyebut DPR akan menjadi salah satu lembaga yang mengambil sikap jika pengunduran diri itu terealisasi.
Baca juga: DPRA Bahas Raqan Fardhu Ain dan Baca Tulis Quran
PKS dan NasDem minta persoalan segera diselesaikan
Sekretaris Jenderal PKS M Kholid menyebut terdapat dua kemungkinan langkah yang dapat ditempuh Gibran. Pilihan tersebut yakni mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atau menghadapi penggunaan HMP oleh DPR.
“Pilihannya tinggal dua: beliau mundur dari Wakil Presiden atau DPR akan menjalankan hak menyatakan pendapat sebagai hak konstitusionalnya,” ujar Kholid kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Adapun Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim meminta niat pengunduran diri Gibran diproses berdasarkan ketentuan konstitusi.
Baca juga: MUI Desak Prabowo dan DPR Segera Buat UU Larangan Vape
“Niat mundur sebagai Wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin, agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” ujar Hermawi kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Hermawi juga mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan yang berkepanjangan telah menyita banyak waktu dan berdampak terhadap pelayanan publik.
Usulan HMP mendapat dukungan puluhan anggota DPR
Di tengah beragam tanggapan partai politik, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran mulai menjadi pembahasan di DPR.
Baca juga: Listrik Pining Gayo Lues Padam Total Pasca Banjir dan Lonsor
Ketua Kelompok Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, partainya masih mengkaji kemungkinan penggunaan hak tersebut. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus menjadi pertimbangan utama.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Dari Partai Gerindra, juru bicara Kamrussamad menyatakan pihaknya akan mencermati perkembangan pembahasan di DPR. Fraksi Gerindra juga berencana menggelar rapat internal untuk membahas persoalan tersebut, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” kata Kamrussamad.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa sudah ada 48 anggota DPR yang menandatangani surat usulan HMP.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang berasal dari PKS, sedangkan sekitar 36 anggota lainnya berasal dari partai politik berbeda.
Baca juga: Peneliti Temukan Bukti Penggunaan Ganja untuk Efek Psikoaktif Sejak 2.800 Tahun Lalu
Ketua DPR Puan Maharani turut mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP yang ditandatangani puluhan anggota DPR tersebut.
Puan menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan itu setelah pembukaan masa sidang dengan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
