Sebagai negara baru, setelah 450 tahun hidup dalam kesengsaraan dan perjuangan melawan kolonial, Pemerintah Timor Leste sangat menyadari bahwa kesehatan seluruh rakyatnya adalah salah satu program utama selain pendidikan. Kesehatan dan pendidikan merupakan dua kewajiban konstitusional yang wajib dijalankan untuk seluruh rakyatnya.
Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan perawatan medis, dan negara mendorong pembentukan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat (RDTL, 2002), Pasal 57 ayat (1–3).
Baca juga: Gelar FGD soal Pergub JKA, Sekda Aceh: Masukan dalam FGD Menjadi Catatan Penting Pemerintah Aceh
Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional, yang juga diadopsi dalam hukum nasional Timor Leste. Bahkan, pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarga, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta layanan sosial yang diperlukan. Setiap orang juga berhak atas jaminan keamanan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau mengalami kekurangan sarana penghidupan lain karena di luar kendalinya.
Konstitusi Timor Leste mengajarkan bahwa para pemimpinnya merumuskan dasar hukum yang kuat dan visioner untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan layanan kesehatan. Imajinasi layanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tidak lepas dari realitas bahwa sebagian besar warga masih mengalami keterbatasan hidup, terutama dalam akses kesehatan dan pendidikan, akibat lamanya masa penjajahan.
Baca juga: Sekda Aceh Fasilitasi FGD Terkait Pergub JKA dengan Mahasiswa dan OKP
Oleh karena itu, basis historis tersebut menjadi landasan untuk mengatur kehidupan saat ini, sehingga pembangunan masa depan menjadi lebih baik. Harapannya, generasi 20 hingga 400 tahun setelah kemerdekaan dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh, memiliki kapasitas dan keahlian, jaringan luas, penguasaan teknologi, serta kekuatan ekonomi yang lebih baik.
Dengan demikian, negara dan pemerintah tidak perlu merasa iri terhadap kelompok masyarakat kaya yang memperoleh hak yang sama seperti warga lainnya yang miskin. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang sama dalam membangun masa depan Timor Leste. Kendati sebagian warga memiliki asuransi mandiri, hal tersebut tidak mengurangi akses masyarakat miskin untuk memperoleh subsidi kesehatan, pendidikan, dan pangan.
Baca juga: Massa Janji Tak Tinggalkan Kantor Gubernur Sebelum Pergub JKA Dicabut
Arah pembangunan kesehatan dan pendidikan diposisikan sebagai investasi terpadu (joint investment) dalam agenda besar pembangunan manusia. Setelah 450 tahun hidup di bawah kolonialisme, para pemimpin Timor Leste berpikir dan bertindak untuk menyiapkan generasi yang kuat secara kapasitas dan aksesibilitas, sehingga mampu membangun komunitas masyarakat yang produktif, baik sebagai produsen maupun konsumen.
Dengan demikian, kebijakan kesehatan dan pendidikan gratis tidak dapat dipandang sebagai beban anggaran selama program tersebut diarahkan untuk membangun masa depan bangsa. Menurut Mari Alkatiri, kesehatan dan pendidikan gratis bukan hanya memenuhi hak konstitusional, tetapi juga memastikan pembangunan manusia Timor Leste di masa depan, yang berkontribusi pada penurunan kemiskinan, peningkatan standar hidup, serta kesiapan menghadapi tantangan ekonomi global dan regional.
Baca juga: Massa Aksi Tolak Pergub JKA Mulai Berkumpul di Stadion H. Dirmuthala Lampineung
Komitmen Pemerintah Timor Leste pada Layanan Kesehatan
Pada awal kemerdekaan, yaitu tahun 2003, Pemerintah Timor Leste menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kuba. Kerja sama ini diawali dengan pertemuan antara Presiden Timor Leste Xanana Gusmão dan Presiden Kuba Fidel Castro pada 6 Februari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan: pertama, pengiriman dokter Kuba ke Timor Leste; kedua, pengiriman mahasiswa Timor Leste untuk belajar kedokteran di Kuba; dan ketiga, pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Nasional Timor Leste (UNTL).
Saat ini, kapasitas tenaga medis meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan awal kerja sama pada 2003, dengan jumlah lebih dari 1.000 dokter dan 29 dokter spesialis. Dokter Kuba bersama tim medis tersebar di berbagai wilayah, termasuk pelosok desa, untuk mendukung fasilitas kesehatan di rumah sakit dan klinik tingkat kecamatan. Target besarnya adalah setiap desa memiliki dokter, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah.
Baca juga: Juanda: Anggaran JKA Hilang di Tengah Jalan, Ketua TAPA Harus Bertanggung Jawab
Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga negara di fasilitas publik. Sistem layanan kesehatan disusun secara berjenjang, mulai dari rumah sakit rujukan hingga fasilitas regional yang mampu menangani tindakan medis dasar, seperti operasi usus buntu dan persalinan caesar.
Dalam aspek jaminan sosial, pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi warga lanjut usia (60 tahun ke atas). Timor Leste juga memiliki program jaminan kesehatan untuk pengobatan luar negeri. Meskipun layanan dalam negeri tersedia, sebagian warga masih mengakses layanan kesehatan di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia.
Baca juga: Resmi DPRA Rekom Pencabutan Pergub JKA, Berikut Isinya
Namun demikian, Timor Leste masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem kesehatan yang tengah bertransformasi menuju Universal Health Coverage (UHC) yang lebih optimal. Tantangan tersebut terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Pemerintah Timor Leste menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan, serta memastikan setiap desa memiliki tenaga medis yang melayani tanpa memandang status sosial. Jaminan kesehatan dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan generasi dan bangsa. Oleh karena itu, program layanan kesehatan gratis tidak dilihat sebagai beban anggaran, melainkan sebagai fondasi untuk masa depan Timor Leste yang lebih sejahtera.
Penulis: Juanda Djamal
