PUNCA.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, atas sikap terbuka, taktis, dan persuasif dalam merespons aksi serta aspirasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Langkah konkret Wapres Gibran yang menerima langsung perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka di Istana Wakil Presiden dinilai sebagai teladan kepemimpinan yang inklusif. Dalam dialog tersebut, Wapres secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam pemerintahan dan menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Alex Damanik, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak anti-kritik.
Baca juga: Kak Na Sebut Abu Doto adalah Senior dan Tauladan Kita Semua
“Apa yang dilakukan Mas Wapres Gibran adalah komunikasi politik yang sehat. Pintu Istana dibuka lebar untuk mendengar kegelisahan anak muda. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan ini menghargai demokrasi dan menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas,” ujar Freddy.
Lebih lanjut, Freddy menyoroti keseriusan Wapres yang mencatat langsung poin-poin tuntutan mahasiswa—mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan ekonomi, hingga regulasi pendidikan.
“Komitmen Mas Wapres untuk menyampaikan langsung lembar catatan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kanal komunikasi di level tertinggi pemerintahan bekerja dengan cepat dan tanpa jarak,” tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Kompor Listrik 2027 untuk Tekan Impor LPG
PROJO berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat menjadi bahan perbaikan nyata. Menurut Freddy, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum positif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, di mana dialog antara pemerintah dan mahasiswa dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
