PUNCA.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Pelatihan yang berlangsung di Kota Sumedang, Jawa Barat, itu dibuka oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA, pada Senin (29/6/2026).
Pada seremoni pembukaan, Muhammad Nasir mendapat kehormatan menjadi perwakilan peserta untuk penyematan tanda peserta, sebagai simbol dimulainya rangkaian pelatihan bagi para pimpinan tinggi dari berbagai instansi pemerintah.
Baca juga: Usai Mengabdi 40 Tahun, Seorang Guru Honorer Ungkap Gaji Terakhir Rp414 Ribu
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Aceh didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan, SDM, Saintek, Pendidikan dan Kesejahteraan Gender, Faisal Rizal Hasan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII diikuti 44 peserta yang berasal dari kementerian, kepolisian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Program ini bertujuan membentuk pemimpin publik strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan adaptif.
Mengusung tema Kekuatan Strategis Nasional untuk Mewujudkan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi yang Berdaya Saing Global, pelatihan dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengembangan sumber daya manusia dan transformasi budaya kerja birokrasi.
Baca juga: Lima Peserta SPPI 2026 Meninggal, Berikut Penyebab Versi Kemhan RI
PKN Tingkat I berlangsung selama 113 hari dengan metode blended learning yang memadukan pembelajaran tatap muka dan daring. Kurikulumnya mencakup empat agenda utama, yakni Pengelolaan Diri, Kepemimpinan Kebijakan, Manajemen Kebijakan, serta Aktualisasi Pembinaan Strategis Nasional, yang diperkuat dengan program coaching dan mentoring.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang inovatif, adaptif, serta mampu mengorkestrasi perubahan organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.[]
