Home Nasional Komdigi Minta Google Klarifikasi Pemblokiran 19.389 Kanal YouTube
Nasional

Komdigi Minta Google Klarifikasi Pemblokiran 19.389 Kanal YouTube

Share
Komdigi Minta Google Klarifikasi Pemblokiran 19.389 Kanal YouTube
Ilustrasi kanal YouTube. | Dok. ekrut.com
Share

PUNCA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan resmi terkait pemblokiran 19.389 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan proses moderasi konten dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

Komdigi menyatakan telah mencermati laporan Google mengenai penutupan ribuan kanal tersebut. Pemerintah mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital, tetapi menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam setiap tindakan moderasi.

Dilansir CNBC Indonesia (19/11/2026), Komdigi menyampaikan sikapnya melalui keterangan resmi.

Baca juga: Safwandi Sebut Kesiapan Infrastruktur PORA XV Aceh Jaya Kini Capai 65 Persen

“Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencermati laporan Google mengenai penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia,” demikian bunyi keterangan resmi Kementerian Komdigi, Kamis (19/11/2026).

“Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil,” tambah Komdigi.

Menurut Komdigi, laporan tersebut belum menguraikan secara terperinci jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran, serta dasar pengaitan aktivitas kanal dengan Indonesia. Karena itu, kementerian memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kekeliruan dalam memahami hasil penindakan.

Baca juga: Pemerintah Dorong Produsen Rokok Ilegal Masuk ke Jalur Resmi

Komdigi juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh kelompok masyarakat, baik yang menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” jelas Komdigi.

Sebelumnya, Google menerbitkan laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 pada 30 Oktober 2026. Publikasi tersebut memuat tindakan perusahaan terhadap akun-akun yang terlibat dalam penyebaran propaganda politik selama periode Juli hingga September 2026.

Baca juga: Lem Faisal Usul Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penindakan terbesar. Google secara permanen menutup total 19.389 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah Indonesia.

Rinciannya, pada Juli 2026 Google menutup 6.888 kanal berbahasa Indonesia yang menyebarkan konten dukungan terhadap pemerintah dan jajaran administrasinya. Selain itu, 17 kanal lain yang menyampaikan dukungan serupa dalam bahasa Inggris, Portugis, Rusia, Telugu, dan Indonesia turut ditindak.

Pada Agustus 2026, sebanyak 10.134 kanal YouTube ditutup karena mengunggah konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang mengkritiknya.

Baca juga: Bang Akob Kecam Sri Radjasa, Sebut Jangan Abaikan Kerja Mualem

Sementara itu, pada September 2026, Google kembali menutup 2.350 kanal yang memproduksi konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.

Share
Tulisan Terkait

Instagram Uji Fitur Video Panjang 90 Menit, Bidik Pasar YouTube

PUNCA.CO – Instagram mulai menguji fitur video panjang berdurasi hingga 90 menit...

Beredar Hoax, Komdigi Pastikan Internet dan Layanan Perbankan Tetap Normal 25-27 September

PUNCA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan tidak ada pemadaman internet...

Komdigi Resmi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota

PUNCA.CO – Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota...

Mulai Juli, Registrasi SIM Card HP Mesti Verifikasi Wajah

PUNCA.CO – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberlakukan registrasi...