PUNCA.CO – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penerapan harga khusus BBM nelayan bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan tersebut bertujuan membantu biaya operasional pelaku usaha perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
Dilansir presidenri.go.id (13/7/2026), Airlangga menjelaskan, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter. Sementara itu, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Atas kondisi tersebut, pemerintah memutuskan memberikan skema harga khusus bagi kapal berukuran 30–200 GT.
Baca juga: ACSTF Bahas Perkembangan Reintegrasi Aceh Bersama Ketua BRA
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter. Sementara itu, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Atas kondisi tersebut, pemerintah memutuskan memberikan skema harga khusus bagi kapal berukuran 30–200 GT.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.
Baca juga: Migas Blok Andaman, Sejumlah Korporasi Lirik Hilirisasi KEK Arun
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kebijakan harga khusus BBM nelayan akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan yang terdampak tingginya harga bahan bakar.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” kata Bahlil.
Bahlil memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan surat keputusan sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Ia juga menegaskan dukungan harga BBM tersebut sepenuhnya menggunakan dana non-APBN.
Baca juga: LPS Pastikan Dana Nasabah Aceh Aman, 99,99 Persen Rekening Terlindungi
“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” tegas Bahlil.
Selain itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik-titik penyaluran BBM agar program berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tutup Bahlil.
