PUNCA.CO – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di sejumlah wilayah Aceh. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian, Dek Fadh meminta dukungan alat berat disiagakan di daerah terdampak dan titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Didampingi Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, dan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, Dek Fadh memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Rapat yang turut diikuti sejumlah kepala daerah dan SKPA terkait tersebut membahas penanganan bencana yang sedang berlangsung sekaligus langkah strategis menghadapi potensi bencana susulan, terutama memasuki periode musim penghujan pada akhir tahun.
Baca juga: Kedaulatan Laut Patani Raya
Salah satu perhatian utama adalah kesiapan alat berat, khususnya ekskavator, yang perlu ditempatkan pada kabupaten/kota terdampak maupun titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Dek Fadh menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif. Peralatan dan sumber daya penanganan bencana harus sudah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Baca juga: Per 7 Oktober Serapan TKD Tambahan untuk Bencana Aceh Capai 35 Persen
Untuk mempercepat dukungan tersebut, Dek Fadh meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera. Dengan demikian, kebutuhan alat berat masing-masing daerah dapat segera diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan serta kebutuhan di lapangan.
Apresiasi untuk BWS Sumatera I
Dalam kesempatan tersebut, Dek Fadh juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang dinilai telah bekerja keras dalam penanganan sungai pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Menurutnya, penanganan sungai menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana lanjutan, mengingat sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan maupun perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir dan longsor.
Baca juga: Zaini Bakri Gantikan Mawardi Basyah sebagai Anggota DPRA
Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil peran aktif, khususnya dalam menangani sungai-sungai yang mengalami pendangkalan di wilayah masing-masing.
Dek Fadh meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, maupun tertutup material pascabencana, sehingga dapat segera dilakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegas Dek Fadh.
Baca juga: PORA XV Aceh Jaya Bergeser ke Mei 2027, Persiapan Tuan Rumah Terus Dimatangkan
Ia mengingatkan, kesiapan menghadapi musim penghujan tidak cukup hanya dilakukan ketika curah hujan tinggi mulai terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai yang rawan harus dipersiapkan sejak dini, terutama pada daerah yang sebelumnya telah mengalami banjir, longsor, atau sedimentasi cukup berat.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bagi Pemerintah Aceh, penanganan bencana bukan hanya tentang merespons ketika musibah terjadi, tetapi juga memastikan alat berat siap, sungai tertangani, titik rawan terpetakan, dan seluruh perangkat pemerintahan bergerak sebelum ancaman datang.
Langkah antisipatif tersebut diharapkan dapat mempercepat respons apabila terjadi bencana susulan sekaligus mengurangi risiko banjir pada puncak musim penghujan di penghujung tahun.
