PUNCA.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banda Aceh mulai terdampak keterlambatan pencairan dana operasional. Sebanyak tujuh dapur yang selama ini melayani penerima manfaat terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya karena anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum kembali dicairkan.
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan penghentian operasional mulai terjadi pada Senin (8/6/2026) setelah sejumlah dapur kehabisan dana untuk menjalankan kegiatan harian.
Baca juga: Razia Syariat Terus Digencarkan, 9 Pasangan Masih Jalani Proses Hukum di Satpol PP-WH Banda Aceh
“Dari 37 dapur yang beroperasi di Banda Aceh, saat ini tujuh dapur berhenti sementara karena dana operasional belum ditop-up,” kata Reza.
Menurutnya, dana operasional merupakan komponen utama yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar kebutuhan produksi, hingga mendukung proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Akibat belum tersedianya anggaran, sejumlah dapur tidak dapat lagi melakukan persiapan produksi yang seharusnya dilakukan sehari sebelum makanan didistribusikan.
Baca juga: Prabowo Lantik Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Said Ikbal sebagai Penasehat Khusus Presiden
“Persiapan makanan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Jika dana belum tersedia, bahan baku tidak bisa dibeli dan proses produksi otomatis terhenti,” ujarnya.
Tujuh dapur yang menghentikan layanan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Ulee Kareng, Kuta Raja, Lueng Bata, Syiah Kuala, Banda Raya, dan Baiturrahman. Kecamatan Banda Raya menjadi wilayah yang paling terdampak dengan dua dapur menghentikan operasional.
Meski demikian, sebagian besar dapur MBG di Banda Aceh masih tetap beroperasi karena masih memiliki sisa dana operasional yang dapat digunakan untuk menjalankan program.
Reza menjelaskan kondisi keterlambatan pencairan dana bukan kali pertama terjadi dalam pelaksanaan MBG. Namun, ia memastikan persoalan tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme pendanaan dan tidak berhubungan dengan isu lain yang berkembang di tingkat nasional.
“Hingga saat ini tidak ada instruksi penghentian program dari Badan Gizi Nasional. Program tetap berjalan, hanya beberapa dapur yang sementara terkendala dana operasional,” katanya.
Baca juga: Jembatan Parang Sikureung Tersumbat Kayu, Pemkab Aceh Utara di Minta Bersikap Segera
Saat ini pengelola dapur masih menunggu tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Pihaknya berharap proses pencairan dapat segera dilakukan agar seluruh dapur yang berhenti sementara bisa kembali beroperasi dan melayani penerima manfaat.
“Kami mendapat informasi bahwa proses pengusulan pencairan dana sedang berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dana dapat dicairkan sehingga dapur yang berhenti bisa kembali aktif,” ujar Reza.
