PUNCA.CO – Pemerintah tengah mematangkan skema KPR subsidi tenor 40 tahun yang ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui skema tersebut, cicilan rumah diproyeksikan turun hingga mulai Rp773.000 per bulan.
Dilansir Kompas.com (3/7/2026), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rancangan kebijakan itu saat ini sedang dibahas bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Salah satu perubahan utama ialah memperpanjang masa kredit dari maksimal 20 tahun menjadi maksimal 40 tahun.
“Arahan dari Presiden Prabowo, jangan sampai kelompok MBR tidak bisa mengakses rumah bersubsidi,” kata Maruarar.
Baca juga: Potongan 8 Persen Driver Grab dan Gojek Berlaku, Pengemudi Masih Bingung Skema Perhitungannya
Menurut Maruarar, skema KPR subsidi tenor 40 tahun dirancang menggunakan bunga kredit tetap (flat) sebesar 5 persen dengan uang muka (DP) 1 persen. Dengan skema tersebut, cicilan bulanan dapat ditekan menjadi sekitar Rp773.000.
“Sebelumnya, angsuran biasanya Rp 1.058.000 per bulan. Begitu tenor diperpanjang 40 tahun angsuran menjadi Rp 773.000 per bulan,” jelas Maruarar.
Selain memperpanjang tenor, pemerintah juga masih membahas kemungkinan penurunan cicilan dengan Kementerian Keuangan. Langkah itu diharapkan membuat rumah subsidi semakin terjangkau, termasuk bagi masyarakat yang memiliki penghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan.
Baca juga: Lembaga Wali Nanggroe Susun Rancangan Aturan Pengelolaan Hutan dan Pertambangan Aceh
“Sedang kita bicarakan dengan Kemenkeu supaya angsurannya bisa turun lagi sehingga masyarakat dengan pendapatan Rp 2,5 juta per bulan pun bisa mengakses rumah subsidi,” kata Maruarar.
Ia juga menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperluas penyediaan rumah murah bagi masyarakat. Setelah dilantik pada Oktober 2024, kuota rumah subsidi disebut meningkat dari 228.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025.
Sepanjang 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi mencapai 76.030 unit, terdiri atas 26.000 unit di Bogor, Jawa Barat, dan 50.030 unit di Serang, Banten. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 62.000 unit di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli, serta 71.000 unit di Jawa Timur pada Desember mendatang.
Baca juga: DJP Kaji Usulan Penghapusan Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan
“Bulan ini tanggal 30 (Juli) di Batang, Jawa Tengah 62.000 unit. Dan Desember nanti 71.000 unit di Jawa Timur,” tutup Maruarar.
