PUNCA.CO – Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, dinilai sebagai sinyal tegas posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai kebijakan ini merupakan pernyataan terbuka bahwa PDIP akan mengambil sikap oposisi yang keras.
“Menarik kader dari retret ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan sinyal bahwa PDIP secara terang-terangan memilih jalur oposisi,” ujarnya, dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).
Ray juga menambahkan bahwa langkah ini tidak semata-mata dipicu oleh penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Menurutnya, keputusan Megawati juga berkaitan erat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang seolah menegaskan perpisahan politik antara pemerintahannya dengan PDIP.
Sinyal tersebut, kata Ray, terlihat jelas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo memberikan pujian kepada Jokowi dan menegaskan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahannya.
“Pidato Prabowo yang diiringi seruan ‘Hidup Jokowi’ menandakan bahwa ia lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi daripada dengan PDIP,” tambahnya.
Dikutip dari Suara.com, instruksi Megawati untuk memboikot retret di Magelang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan keabsahan surat tersebut. “Betul,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut, seluruh kepala daerah yang diusung PDIP dilarang mengikuti retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Bahkan, bagi kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, mereka diperintahkan untuk menghentikan perjalanan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby untuk commander call,” demikian isi arahan dalam surat tersebut.
