PUNCA.CO – Produksi beras Indonesia mencapai 34,69 juta ton pada 2025, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 30,62 juta ton. Kenaikan ini menjadi salah satu capaian sektor pertanian dalam upaya memperkuat swasembada pangan pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah memperkuat produksi melalui pembenahan distribusi pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penyerapan hasil panen untuk menjaga cadangan beras nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta BUMN pangan.
Baca juga: Kemenkes Targetkan Puskesmas di Wilayah Karhutla Miliki Rumah Oksigen
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama. Tugas kami memastikan seluruh ekosistem bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” kata Amran dalam keterangan yang diterima.
Sebelumnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan beras domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras mencapai 3,06 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 4,52 juta ton pada 2024.
Pemerintah kemudian mempercepat target swasembada pangan yang semula direncanakan dalam empat tahun menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: Rangkaian Jejak FISIP USK ke-6 Dimulai dengan Aksi Tanam Mangrove di Banda Aceh
Untuk mendukung peningkatan produksi, pemerintah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Pemerintah juga menyederhanakan 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk.
Harga pupuk bersubsidi diturunkan 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebanyak 9,55 juta ton untuk lebih dari 16 juta petani. Pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi agar pupuk tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani.
Baca juga: Polri Tetapkan 3 Perusahaan Asing sebagai Tersangka Karhutla di Kalimantan
“Petani harus merasakan manfaat kebijakan secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak,” ujar Amran.
Irigasi dan Penyerapan Panen Diperkuat
Selain pupuk, pemerintah melaporkan rehabilitasi irigasi seluas 280.880 hektare dengan realisasi 99,93 persen pada tahap pertama. Untuk menghadapi risiko iklim pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan pompanisasi pada lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare.
Pemerintah juga mendorong penggunaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta sistem pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
Baca juga: 15 Gampong di Aceh Terima Penghargaan Desa Antikorupsi
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga nilai hasil panen petani sekaligus mendukung keberlanjutan produksi.
Penguatan penyerapan hasil panen juga tercermin dari pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Pengadaan tersebut berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan mendukung stabilisasi pasokan. Namun, jumlah pengadaan BULOG berbeda dari produksi nasional karena tidak mencakup seluruh hasil panen yang dipasarkan melalui jalur lain atau dikonsumsi sendiri.
Baca juga: Smiling Depression: 7 Tanda Depresi yang Kerap Tak Disadari
Produksi Jagung Ikut Meningkat
Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas jagung. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.
Kenaikan produksi jagung diharapkan memperkuat pasokan bahan baku pakan ternak yang berkaitan dengan biaya produksi peternakan dan harga protein hewani.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan pemerintah, delapan komoditas diproyeksikan berada dalam kondisi swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Baca juga: PT PEMA Matangkan Strategi Penguatan Bisnis Hasil Diversifikasi Menuju 2027
Sementara itu, kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih membutuhkan penguatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Amran mengatakan pemerintah akan melanjutkan penguatan produksi dan perlindungan petani agar swasembada dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Tidak boleh ada rasa puas diri. Beras dan jagung harus terus diperkuat, sementara kedelai, bawang putih, dan daging sapi menjadi pekerjaan lanjutan. Target kita bukan hanya swasembada sesaat, tetapi kemandirian pangan yang berkelanjutan,” katanya.
Meski produksi meningkat, pemerintah masih menghadapi tantangan perubahan iklim, biaya produksi, pemerataan distribusi, dan keterjangkauan harga pangan. Karena itu, keberhasilan swasembada perlu diukur tidak hanya dari jumlah produksi dan cadangan, tetapi juga dari kesejahteraan petani serta kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga wajar.
