PUNCA.CO – Pemerintah mulai mengarahkan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Fase tersebut akan dijalankan secara bertahap hingga 2028 setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan baik.
Dilansir CNN Indonesia (28/5/2026), Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.
Tito menyebut fase tanggap darurat berhasil ditangani melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Tito Dukung Otsus Aceh Diperpanjang, Ini Alasannya
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari lalu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mempercepat fase transisi menuju pemulihan permanen. Sejumlah layanan dasar yang sebelumnya terganggu kini mulai kembali normal, mulai dari pemerintahan daerah, listrik, distribusi BBM, internet, hingga layanan kesehatan.
Pemulihan juga terjadi pada sektor konektivitas. Seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung, sedangkan jembatan nasional telah berfungsi baik melalui pembangunan permanen maupun jembatan sementara seperti Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
Baca juga:Aktivitas Gempa Aceh Meningkat, BMKG Catat 51 Guncangan dalam Sepekan
Tito menegaskan akses transportasi saat ini tetap dapat digunakan masyarakat meski sebagian masih bersifat sementara.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, mayoritas dari sekitar 4.922 sekolah terdampak kini kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan. Namun, sebagian sekolah masih menggunakan tenda, ruang darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di wilayah yang membutuhkan relokasi.
Baca juga: Semangat Hari Kedua Idul Adha, Kesuksesan Program Tabungan Kurban MPPTI Aceh Barat
Selain itu, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda juga terus menurun. Pemerintah kini memfokuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan pemulihan.
Renduk tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Satgas PRR. Program itu mencakup 11.512 kegiatan lintas sektor untuk periode 2026-2028, termasuk pembangunan sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Tito mengatakan tahap awal rehab-rekon akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan hunian tetap agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Baca juga: Realisasi Keuangan Aceh Hingga Mei Lampaui Target, Sekda Dorong SKPA Percepat Kinerja
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” jelas Tito.
