PUNCA.CO – Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan pasokan tersebut berasal dari dua jalur pipa bawah laut, masing-masing dari Natuna dan Sumatra, menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.
Kebijakan tersebut menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengenai evaluasi ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia.
Dilansir iNews.id (24/10/2026), Djoko menjelaskan bahwa pengurangan pasokan dilakukan melalui dua jalur pipa dengan volume berbeda.
Baca juga: Mengaku Imam Mahdi, Figar Fadlillah Dilaporkan atas Dugaan Pemerasan
“Kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” ujarnya.
Dengan demikian, total pengurangan ekspor gas ke Singapura mencapai 31 BBTUD. Djoko menambahkan, hingga saat ini Singapura menjadi satu-satunya negara yang menerima pengurangan ekspor gas dari Indonesia.
Sementara itu, kontrak ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura diketahui akan berakhir secara bertahap pada 2028.
Baca juga: Muda Seudang Kukuhkan 5 DPW Baru di Aceh Tengah, Kini Terbentuk di 22 Kabupaten/Kota
Evaluasi Kontrak Ekspor Gas
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan kurang menghargai Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan penghentian ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Bahlil menegaskan, pemanfaatan sumber daya energi akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum pasokan dialokasikan untuk ekspor. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia lebih dahulu dimanfaatkan bagi kepentingan nasional.
Bahlil menyampaikan rencana evaluasi kontrak tersebut pada Kamis (22/10/2026).
Baca juga: Tujuh Rumah di Komplek Permata Puni Terbakar
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara,” kata Bahlil, Kamis (22/10/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah membuka kemungkinan menghentikan ekspor gas kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurut Bahlil, hubungan perdagangan energi perlu didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka,” ujarnya.
Baca juga: Laboratorium Gelap Sabu Terungkap di Pidie, 10 Orang Diamankan
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi kerja sama ekspor energi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan pasokan dalam negeri.
