PUNCA.CO – Anggaran pengadaan layanan video conference oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026 menuai perhatian. Nilai yang cukup besar tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah secara intensif.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut muncul karena kompleksitas pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan.
Menurutnya, program makan bergizi tidak hanya soal distribusi, tetapi juga memastikan seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan.
Baca juga: Jelang Mayday, Poresta Banda Aceh Gelar Apel Kesiapan Sarpras
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam keterangan resminya, Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan, layanan video conference yang digunakan merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem ini memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Baca juga: Persiraja Ditahan Imbang Persekat
Penggunaannya mencakup berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Ia menilai, dengan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.
