Timor Leste merdeka pada tahun 20 Mei 2002, dan kini menjadi negara yang berkedaulatan dan terbebaskan dari kolonialisme. Rakyat Timor Leste telah berjuang panjang, berjuang mengusir Portugis dari bumi Lorosae selama 450 tahun (1519-1975). Selanjutnya perjuangan dilanjutkan melawan invasi Negara Republik Indonesia di tahun 1975 dan Timor Leste merdeka seutuhnya setelah Referendum pada 30 Agustus 1999. Jadi, rakyat Timor Leste telah merasakan kepahitan dan kegelapan. Namun tahun 2002, akhirnya mereka mendapatkan kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan penuh.
Saya, Juanda Djamal, memiliki kesempatan berkunjung ke Timor Leste mulai tahun 2024, 2025 dan terakhir April 2026. Saya ingin melihat langsung, menilai dan mempelajari perasaan dan perilaku rakyat Timor Leste setelah hidup dalam kemerdekaan 25 tahun terakhir.
Baca juga: Yahya Mu’ad dan Cikal-Bakal Lahirnya Partai Aceh
Aceh dan Timor Leste, keduanya memiliki latar belakang konflik bersenjata yang sama, masing-masing wilayah ini memperjuangkan hak-hak untuk menentukan nasibnya sendiri(self-determination rights), harkat, martabat, identitas dan kedaulatannya demi menjalankan pemerintahan sendiri secara mandiri dan berkeadilan.
Namun demikian, keduanya memperoleh hasil yang berbeda, Timor Leste meraih kemerdekaannya secara penuh dan menyelenggarakan tatanan negara baru. Sedangkan Aceh, perjuangannya hanya berakhir pada kesepakatan politik di Helsinki 15 Agustus 2005, dengan status otonomi khusus dan menjalankan pemerintahan yang didasari pada undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
Tata Kelola Pemerintahan
Paska kemerdekaan, pernah terjadi dua kali konflik internal, tahun 2006 karena 600 militer Timor yang berasal dari wilayah barat merasa ter-diskriminasi dalam F-DTL yang berakibat mundurnya Perdana Mentri Mari Al katiri. Selanjutnya tahun 2008 Mayor Alfredo Reinado yang melarikan diri pada peristiwa 2006 kemudian melakukan pemberontakan dengan menyerang rumah Ramos Horta dan Xanana Gusmao. Mayor Alfreido berhasil ditembak mati, sehingga mengakhiri krisis internal.
Timor Leste menyelenggarakan Pemerintahan sebagai Negara yang Merdeka, dengan sistem pemerintahan Republik semi-presidensial yang demokratis. Dimana Presiden bertindak sebagai Kepala Negara, memiliki kuasa simbolis pemersatu, menjaga perlembagaan, hak veto undang-undang dan panglima tertinggi militer (Pasal 74 ayat 1). Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dua kali jabatan dan tidak boleh mencalonkan diri kembali.
Baca juga: Penggagas Kawasan HFE SieBreuh Juanda Djamal Sambut Baik Pendirian BUMA Sektor Pangan
Selanjutnya, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan yang mengepalai para kabinet dan menjalankan pemerintahan harian. Penetapan Perdana Menteri melalui partai pemenang mutlak atau koalisi mayoritas.
Kemudian, Parlemen Nasional merupakan badan perundangan satu pintu (unicameral) yang dipilih melalui pemilihan partai, dengan total anggota 65 orang, yang ditempatkan oleh partai yang memperoleh 3 % suara sah. Pada pemilu 2023 terdapat 17 partai politik namun hanya 5 partai terkuat yaitu CNRT 42 %, Fretilin 26 %, Partai Demokrat, Khunto dan PLP.
Pembagian wilayah meliputi 14 distrik/municipal termasuk wilayah khusus administrative Oucusse-Ambeno, 67 sub-distrik, dan sekitar 298 suco/desa.
Baca juga: Jajaran Pimpinan PA dan KPA Berkumpul di Aceh Timur; Berikut Kata Ketua Panitia Juanda Djamal
Wajah “kebebasan” Timor Leste
Dalam satu kesempatan, sambil menikmati kelapa muda di salah satu sudut kota Dili, saya bertanya ke warga yang pulang dari melaut, “Bagaimana kesannya menikmati kemerdekaan? Pria yang bernama Antonio itu menjawab, “Kami bebas dari rasa takut sekarang, meskipun kami masih miskin tapi kami bahagia, toh pemerintah Timor Leste sangat peduli dengan warga, pendidikan dan kesehatan gratis,” jawab pria yang mengaku pernah sekolah di Surabaya, namun tidak selesai karena pulang untuk ikut referendum, 30 Agustus 1999.
Awal kemerdekaan Timor Leste, kontradiksi pokok terjadi di internal. Karena kuat pemahaman atas agenda besar yang sedang dituju, maka gesekan tersebut dapat diselesaikan.
Baca juga: Juanda Djamal; Kemenangan Mualem-Dek Fadh cerminkan demokratisasi berjalan kondusif di Aceh
Namun, kepemimpinan pertama Presiden Xanana Gusmao dan Perdana Mentri Mari Alkatiri berhasil membangun negara (state building) yang jelas dan tidak lepas dari imajinasi politik yang selama bertahun-tahun mereka diskusikan selama bergerilya dan berdiplomasi di luar negeri. Terutama Mari Alkatiri orientasi utamanya adalah menjadikan Timor Leste sebagai negara yang mandiri, berdaulat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Timor Leste.
Salah satunya, Timor Leste menyiapkan kelembagaan penting dalam menjaga moneter keuangannya. Sebagai negara baru mereka sadar betul, jika kebijakan salah maka kecenderungan untuk bangkrut tinggi sekali. Jadi, langkah mendasar yang dilakukan, salah satunya adalah menyelamatkan dana atas bagi hasil migas di celah Timor yang dioperasikan oleh perusahaan Australia.
Baca juga: Kewenangan Aceh dalam Mengelola Sumber Daya Alam Makin Tergerus
Kebijakan penting yang dilakukan Mari Alkatiri adalah membentuk yaitu Petroleum Fund (PF). Saat ini, Kelembagaan ini memiliki kekayaan 1,8 Milyar USD sebagai Sovereignty Fund bersumber dari dana keuntungan minyak dan gas yang dihasilkan oleh Timor Leste. Dana ini menampung seluruh surplus pendapatan dari Sektor Migas untuk menjamin keberlanjutan fiscal negara. Hingga awal 2025, dana ini telah mengumpulkan pendapatan sekitar $25,25 miliar dan laba investasi sebesar $10,48 Miliar.
Kebijakan lainnya, yaitu Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Timor Leste tanpa memandang status sosial, etnis, agama dan kecukupan ekonomi. Ada beberapa jenis kebijakan jaminan sosial dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga negara, meliputi layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta subsidi soal lainya seperti jaminan bagi warga lanjut usia dan program ‘Bolsa da Mae Jerasaun Foun’ untuk kesejahteraan keluarga.
Baca juga: Pemerintah Aceh Libatkan Para Guru Besar Bahas Perubahan UUPA
Jadi, setelah Timor Leste menjadi negara merdeka, maka warga mendapatkan hidup yang jauh dari rasa takut, meskipun kemiskinan masih tinggi, namun menurut salah seorang pemimpin muda, Jonathan, ”Kemiskinan menjadi sejahtera hanya soal waktu, sebab kami punya cukup dana cadangan yang sudah kami simpan dan investasikan. Generasi muda kami pun kita persiapkan, agar memiliki kapasitas, keahlian dan jaringan global,” ucapnya.
“Mudah-mudahan kemerdekaan kami telah membawa kami pada jalur yang benar untuk bebas dari rasa takut, selanjutnya kami terus berjuang untuk berkeadilan,” harap Jonathan.
Penulis: Juanda Djamal
