PUNCA.CO – Mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya), Ari Al Mufit, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya sesama mahasiswa, untuk membangun budaya kritik yang objektif, berbasis data, dan mengedepankan diskusi ilmiah dalam menilai kinerja pemerintah.
Menurut Ari, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan kepada publik harus dilandasi data yang utuh dan analisis yang komprehensif, bukan hanya berdasarkan sebagian dokumen atau persepsi yang belum dibandingkan dengan kondisi secara menyeluruh.
“Pernyataan yang menyebut Bupati Aceh Barat Daya gagal menjalankan komitmen kampanye merupakan klaim yang perlu dibuktikan dengan data yang jelas. Jika memang ada program yang dinilai tidak berjalan, silakan paparkan secara rinci beserta indikator, bukti, dan dasar penilaiannya agar masyarakat dapat menilai secara objektif,” ujar Ari, Selasa (30/6/2026).
Baca juga: LPDP Pastikan Beasiswa Tetap Berjalan, Efisiensi Hanya Berlaku untuk Operasional
Ari menilai, hingga saat ini terdapat sejumlah program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari komitmen kepada masyarakat. Di antaranya program Doto Saweu Gampong, rehabilitasi rumah dhuafa, Peraturan Bupati tentang penguatan syariat dan kegiatan keagamaan (Perbup Peukong Agama), program Tengku Tamong Sikula, santunan bagi anak yatim, serta berbagai program pemberdayaan UMKM.
Selain itu, menurut Ari, terdapat pula sejumlah capaian yang patut diperhatikan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, seperti pembangunan Rumah MTQ, yang menurutnya menjadi salah satu pencapaian penting karena telah lama diharapkan masyarakat sejak Kabupaten Aceh Barat Daya berdiri. Ia juga menyoroti keberhasilan penyelenggaraan ‘Gelar Thoet Leumang’ yang memperoleh pengakuan Rekor MURI sebagai upaya melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM dan pariwisata.
Ari juga mengingatkan agar penilaian terhadap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara menyeluruh.
Baca juga: Lowongan Magang Nasional 2026 Bakal Segera Dibuka, Berikut Jadwalnya
“Jangan hanya melihat satu dokumen DPA lalu menarik kesimpulan. Jika ingin membahas efisiensi atau penggunaan anggaran, mari bandingkan juga dengan data DPA pada periode pemerintahan sebelumnya secara objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan adil, bukan penilaian yang sepotong-sepotong,” katanya.
Menanggapi penyebutan nama mahasiswa dalam kritik tersebut, Ari menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah kelompok yang memiliki satu pandangan yang sama.
“Jangan membawa atas nama keseluruhan mahasiswa seolah-olah seluruh mahasiswa memiliki penilaian yang sama. Kami juga mahasiswa, dan kami memiliki pandangan yang didasarkan pada data serta fakta,” tegasnya.
Baca juga: Sekda Aceh Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I LAN RI
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Karena itu, mari kita duduk bersama dan berdiskusi secara terbuka dengan membawa data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar membangun opini di ruang publik,” lanjutnya.
Ari berharap ruang demokrasi di Aceh Barat Daya tetap menjadi wadah lahirnya kritik yang berkualitas, argumentatif, dan memberikan solusi bagi kemajuan daerah.
“Kritik yang kuat lahir dari data, bukan dari dugaan. Demokrasi membutuhkan pengawasan, tetapi pengawasan yang bertanggung jawab harus berdiri di atas fakta dan analisis yang objektif,” pungkasnya Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry itu.
