PUNCA.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan tanggap darurat gempa bumi di Pulau Flores dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026).
Dihadapan Prabowo, Suharyanto menjelaskan bahwa gempa yang berpusat di wilayah Nagekeo berdampak pada tujuh kabupaten di Pulau Flores.
“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” ucapnya.
Baca juga: NTT Kembali Diguncang 1.598 Gempa Susulan
Di hadapan Prabowo, Suharyanto menyampaikan data terbaru mengenai dampak bencana. Hingga saat ini, tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan.
Menurut Suharyanto, tingginya jumlah pengungsi tidak hanya disebabkan oleh dampak gempa, tetapi juga kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelasnya.
Baca juga: Dampak Gempa 7,7 M, Telkom Gerak Cepat Pulihkan Layanan Telekomunikasi di NTT
Selanjutnya, Suharyanto memaparkan bahwa dukungan logistik, kesehatan, energi, serta berbagai layanan dasar bagi masyarakat terdampak terus berjalan selama masa tanggap darurat. Ia menyebut bantuan logistik telah didistribusikan melalui sejumlah jalur. Bantuan tersebut juga berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pihak swasta, serta pemerintah daerah lainnya.
“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” lanjutnya.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak, termasuk memetakan langkah penanganan berikutnya, terutama untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di tujuh kabupaten terdampak.
